Kita semua paham bahwa dunia digital serupa pisau bermata dua: menawarkan banyak kemudahan koneksi, efisiensi, serta peluang ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan risiko serius seperti ancaman kejahatan siber, hoaks, dan lainnya. Kondisi tersebut terjadi di mana saja, termasuk di daerah tempat tinggal saya: Provinsi NTB. Upaya menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan damai bagi generasi muda di Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin menguat melalui kegiatan Youth Digital Safety & Peace Initiative.
Forum yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dan workshop kolaboratif diselenggarakan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Wilayah NTB dengan dukungan The Asian Muslim Action Network – AMAN Indonesia. Dengan mengusung tema Ruang Aman Pemuda NTB dari Hoaks, Hate Speech, Cyberbullying hingga Ekstremisme, kegiatan berlangsung di Gedung PLUT KUMKM Provinsi NTB di Kota Mataram, pada Sabtu, 14 Maret 2026.
Youth Digital Safety & Peace Initiative: Ruang Aman Pemuda NTB dari Hoaks, Hate Speech, Cyberbullying hingga Ekstremisme
Bagaimana jadinya ketika puluhan pemuda NTB dengan berbagai latar organisasi/komunitas/kelompok duduk bersama dan mendiskusikan hal terkait ruang aman digital? Pastinya seru, dan penuh akan ide serta solusi baru. Kira-kira itulah yang dirasakan oleh para peserta kegiatan FGD Youth Digital Safety & Peace Initiative: Ruang Aman Pemuda NTB dari Hoaks, Hate Speech, Cyberbullying hingga Ekstremisme. Tercatat 20 pemuda terpilih hadir sebagai peserta. Mereka berasal dari berbagai organisasi dan institusi, di antaranya komunitas masyarakat sipil, organisasi perempuan, komunitas kreator digital, media lokal, lembaga perlindungan anak, serta perwakilan pemerintah daerah.
Menariknya lagi karena diskusi dilakukan secara partisipatif untuk memetakan berbagai ancaman keamanan digital yang dihadapi pemuda NTB sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menciptakan ruang digital yang aman dan inklusif.
Waspada Ancaman di Ruang Digital
Lantas atas dasar apa sih para pemuda ini perlu duduk bersama untuk berdiskusi? Kegiatan tidak lain dilatarbelakangi oleh meningkatnya ancaman di ruang digital yang tidak hanya berupa penyebaran hoaks, tetapi juga ujaran kebencian, cyberbullying, hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO). Untuk diketahui bahwa berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Mafindo bersama Monash University, AJI Mataram, dan AMSI NTB pada momentum Pilkada 2024, tercatat bahwa sekitar 15,5 persen percakapan digital di NTB mengandung polarisasi dan ujaran kebencian. Dari lebih dari 20.000 teks percakapan digital yang dianalisis, ditemukan sedikitnya 94 ujaran kebencian dan 89 hoaks, termasuk serangan berbasis gender yang menargetkan kepemimpinan perempuan dan sentimen antardaerah.
Ketika Ruang Digital Menjadi Arena Konflik Narasi Kehidupan Sosial Masyarakat
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ruang digital tidak lagi sekadar ruang komunikasi, tetapi juga menjadi arena konflik narasi yang dapat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, laporan nasional terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data dari SAFEnet mencatat sebanyak 605 laporan kasus KBGO pada kuartal ketiga tahun 2025, yang menegaskan bahwa ruang digital sering kali menjadi tempat terjadinya kontrol terhadap tubuh, pembungkaman suara, serta kekerasan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak muda.
Peran Strategis Pemuda dalam Menjaga Stabilitas Sosial di Era Digital
Masih dalam kegiatan yang sama, narasumber yang juga Koordinator Wilayah Mafindo NTB dan Pandu Digital, Nurliya Ni’matul Rohmah, menekankan bahwa kerangka Youth, Peace and Security (YPS) menjadi sangat penting untuk segera dirumuskan secara lebih konkret di tingkat daerah. Hal ini mengingat posisi strategis pemuda sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas sosial di era digital.
Menurutnya, urgensi penyusunan kerangka YPS di NTB juga berkaitan dengan kondisi pembangunan pemuda di daerah tersebut. Berdasarkan data terbaru, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di NTB masih berada pada angka 60,46, yang berarti masih berada di bawah target nasional tahun 2025 yang ditetapkan pada 65,78. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan, termasuk dalam isu keamanan digital dan perdamaian sosial, masih perlu diperkuat secara sistematis.
“Kerangka Youth Peace and Security menjadi penting karena pemuda tidak hanya diposisikan sebagai objek program atau penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki peran strategis dalam proses pencegahan konflik, pembangunan perdamaian, serta pengambilan keputusan kebijakan,” ujar Nurliya dalam sesi pemantik diskusi.
Tiga Panel Sektoral Isu Keamanan Digital
Para peserta yang merupakan 20 orang pemuda terpilih dari berbagai latar organisasi tersebut dibagi menjadi tiga panel sektoral yang membahas berbagai isu keamanan digital dari perspektif yang berbeda. Panel-panel dibagi ke dalam tiga kelompok berikut:
- Panel pertama, membahas keamanan gender dan kelompok rentan, dengan berfokus pada identifikasi pola Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) serta ancaman digital yang dialami perempuan dan anak.
- Panel kedua, membahas dari sisi literasi media dan konten digital, khususnya yang terkait pada persebaran hoaks, ujaran kebencian, serta dinamika polarisasi digital yang berkembang di media sosial.
- Panel ketiga, membahas advokasi dan kebijakan publik, termasuk pula di dalamnya terkait upaya merumuskan dukungan kebijakan yang dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda.
Diskusi kelompok tersebut menghasilkan teridentifikasinya sejumlah temuan penting terkait kondisi keamanan pemuda di ruang digital NTB. Para peserta menilai bahwa disinformasi, polarisasi politik, serta narasi ekstremisme masih sangat masif beredar di ruang digital, terutama melalui media sosial yang banyak digunakan oleh anak muda.
“Ruang digital seharusnya menjadi ruang aman bagi perempuan untuk berekspresi, berkarya, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Namun kenyataannya, banyak perempuan justru mengalami intimidasi, pelecehan, hingga penyebaran konten yang merendahkan martabat mereka. Karena itu, gerakan anti-KBGO harus menjadi komitmen bersama. Tidak cukup hanya melindungi korban, tetapi juga membangun kesadaran publik agar masyarakat berani menolak, melaporkan, dan menghentikan kekerasan berbasis gender di ruang digital,” ujar Ketua Senyum Puan Ade Lativa dalam sesi diskusi panel keamanan gender dan kelompok rentan.
Komitmen Bersama untuk Melaksanakan Kampanye Digital Kolaboratif
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 15.00 WITA ini berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme dari para peserta. Selain menghasilkan pemetaan ancaman digital dan rencana tindak lanjut kampanye, forum ini juga berhasil memperkuat jejaring kolaborasi lintas sektor dalam merespons berbagai tantangan keamanan digital di NTB.
Sebagai penutup, seluruh peserta kegiatan menandatangani komitmen bersama untuk melaksanakan kampanye digital kolaboratif yang bertujuan mendorong terciptanya ruang digital yang aman bagi pemuda. Kampanye ini akan dilakukan melalui berbagai platform media sosial dan media digital dengan menggunakan tagar utama: #YouthPeaceandSecurity #YPSIndonesia #RuangAmanDigitalNTB
Melalui inisiatif ini, para pemuda dan berbagai pemangku kepentingan berharap dapat membangun ekosistem digital di Nusa Tenggara Barat yang lebih sehat, inklusif, serta mendukung budaya dialog dan perdamaian di ruang publik digital.
–
Yuk teman-teman, kita sama-sama mendukung terciptanya ruang digital yang aman 🙂
No Comments